<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="127960">
 <titleInfo>
  <title>KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH :</title>
  <subTitle>STUDI KASUS PADA DAERAH KOTA BANDA ACEH</subTitle>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Rini Maya Susanti</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ekonomi</publisher>
   <dateIssued>2006</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK  &#13;
&#13;
Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.  dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 ten tang Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan Daerah. Dengan adanya otonomi ini, Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan serta merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan scbelum dan sesudah otonomi daerah agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebelum otonomi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar  Rp.17.575.606.000 atau memberikan kontribusi sebesar 16,11 persen dari total penerimaan  yang besarnya Rp.108.712.883.000. Sementara setelah otonomi dilaksanakan pada tahun anggaran 2001, PAD ditetapkan sebesar Rp. 30.057.549.000. atau mengalami kenaikan  171  sebesar  persen apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1999/2000. Kenaikan  PAD tersebut belum menunjukkan kenaikan yang signifikan apabila dilihat dari kontribusi  PAD terhadap total penerimaan APBD. Dilihat dari kontribusi terhadap total penerimaaan APBD, PAD tahun anggaran 2001 memberikan kontribusi sebesar 11,67 persen dari total  penerimaan yang besarnya Rp.251.489.894.000. Sehingga apabila dibandingkan dengan  kontribusi PAD terhadap total penerimaan pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami  penurunan sebesar 4,44 persen.  Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sesudah otonomi dilaksanakan pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Banda Aceh. &#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>127960</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-08-15 10:26:15</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-08-15 10:26:15</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>