Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Tenn Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang- undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.
Dalam penelitian ini, ruang lingkup lokasi penelitian yang diteliti yaitu pada Kantor Bupati Aceh Besar Bagian Keuangan yang beralamat di JI. T Bachtiar Panglima Polem No. I Aceh Besar Kota Jantho, NAD, Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode anggaran 2001/2002 s/d 2006/2007 yang diperoleh dari objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kinerja yang dikembangkan oleh Halim (2002:128-135) antara lain meliputi (1) Rasia Kemandirian; (2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi; (3) Rasio Aktivitas; dan (4) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)
Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil Rasio Kemandirian Keuangan
Kabupaten Aceh Besar adalah pada tahun anggaran 2001-2007 masing-masing adalah
1.29%, 2.09%, 1.74%, 2.75%, 3.07%, 3.00% dan 2.91%. Rasio efisiensi Kabupaten Aceh Besar kurang baik, dikarenakan perkembangan total pengeluaran daerah yang semakin meningkat harus diikuti dengan pengeluaran belanja yang dikeluarkan dari belanja rutin dan belanja pembangunan yang cukup besar. Ini menunjukkan untuk mendapatkan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Rasio Aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceb Besar kurang baik karena antara belanja rutin dengan belanja pembangunan tidak terjadi keserasian yang baik, dimana belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Pemerintah Kabupaten Aceh besar, maka dapat dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk periode tahun 2001 hingga 2007 belum dapat dikatakan baik apabila dilihat dari rasio pertumbuhan yang dilihat dari PAD, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya.

Tidak Tersedia Deskripsi