PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Pengarang

Pipit Sandra - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0111310087

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2007

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengcdepankan akuntabilitas dan transparansi Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan external control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari DPRD menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku oportunistik legislatif terhadap peningkatan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian langsung ke objek penelitian, yaitu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. yang dalam proses penyusunan anggaran sudah menggunakan format RAPBD dan APBD tahun 2005 dan 2006 sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Anggota legislatif membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan baru, usulan sewa rumah, mobil dinas maupun usulan untuk studi banding, serta perilaku oportunistik anggota legislatif seakan-akan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peraturan tersebut seolah-olah melegitimasi tindakan legislatif untuk merubah alokasi yang diusulkan eksekutif melalui pemberian kewewenangan yang sangat besar atas pemilihan dan pemberhentian kepala daerah.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK