ANALISIS BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BELANJARNPEMELIHARAAN DAN SUMBER PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVLNSI ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BELANJARNPEMELIHARAAN DAN SUMBER PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVLNSI ACEH


Pengarang

Reza Rukmana - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0401103020022

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2009

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan yang pertana untuk mengetahui apakah Belanja Modal berasosiasi positif terhadap Belanja Pemeliharan, kedua untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah den Dana Perimbangan berasosiasi positif terhadap Belanja Modal dalan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang beriumlah 18 Kabupaten dan 5 Kota. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan data penelitian. maka yang memenuhi syarat menjadi sampel adalah 16 Kabupaten dan 4 Kota.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Belanja Modal, dan Belanja Pemeliharaan yang terdapat dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik pada laporan realisasi APBD Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dari Tahun 2003
hingga Tahun 2006.
Dari hasil penelitian menunjukkan bchwa alokasi Belanja Modal berasosiasi positif terhadap Belanja Pemeliharan, Pandapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berasosiasi positif terhadap Belanja Modal untuk konteks pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh setelah otonomi daerah dilaksanakan.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK