Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 24 Tahun 2008 tentang Hak Cipta menguraikan dua sistem perlindungan hak cipta: perlindungan otomatis dan pendaftaran sukarela. Sistem yang tumpang tindih ini dapat menimbulkan masalah, karena pendaftaran hanya berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan, bukan bukti definitif. Menurut Pasal 74 Ayat (1) sub c Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, keabsahan hukum dari pendaftaran dapat dibatalkan karena adanya keputusan pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai pengaturan dan penerapan pendaftaran hak cipta di bawah hukum Indonesia dan Amerika Serikat, persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut, dan pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari Amerika Serikat mengenai praktik pendaftaran hak cipta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan kasus-kasus pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal, kasus-kasus, dan artikel-artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia, dan wawancara terbatas.
Studi ini mengungkapkan bahwa Amerika Serikat mewajibkan pendaftaran hak cipta untuk tuntutan hukum, untuk memastikan kepastian hukum. Sebaliknya, sistem Indonesia memandang pendaftaran sebagai bukti awal. Indonesia dapat mengambil manfaat dengan mengadopsi praktik-praktik Amerika Serikat dalam melakukan verifikasi substantif yang menyeluruh dan meningkatkan kesadaran akan hak cipta.
Direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan program pendidikan tentang pendaftaran hak cipta, meningkatkan sistem verifikasi untuk mendeteksi pelanggaran, dan menyelaraskan peraturan dengan menegaskan keuntungan dari pendaftaran sukarela dan menerapkan verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Article 1 and Article 64 of the Indonesian Copyright Law outlines two systems of copyright protection: automatic protection and voluntary registration. These overlapping systems may create issues, as registration serves only as preliminary evidence of ownership, not definitive proof. According to Article 74 Paragraph (1) sub c of the Indonesian Copyright Law, the legal validity of registration can be nullified because of a court decision. This can result in a legal uncertainty. The objective of the thesis is to investigate and provide an explanation regarding the regulation and application of copyright registration under Indonesian and the United States laws, the similarities and the differences between the two laws, and the lessons Indonesia can learn from the Unites States regarding copyright registration practices. This study uses a normative legal research method with a statute, a case, and a comparative approaches. This research used primary legal authorities includes statues and court cases, the secondary legal authorities includes textbooks, journals, cases, and articles, and tertiary legal authorities includes dictionaries and encyclopedias, and limited interviews. This study reveals that the Unites States requires copyright registration for lawsuits, ensuring legal certainty. In contrast, Indonesian system views registration as preliminary evidence. Indonesia could benefit from adopting the United States practices of thorough substantive verifications and increased copyright awareness. It is recommended to the Indonesian government to develop educational programs on copyright registration, enhance verification systems to detect infringement, and harmonize regulations by affirm the advantage of voluntary registration and implementing substantive verifications by Directorate General of Intellectual Property (DJKI).