Electronic Theses and Dissertation

Argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati tampaknya belum mencapai kesimpulan. Hal ini mendorong berbagai tanggapan dan sudut pandang dari para profesional hukum dan aktivis hak asasi manusia. Di banyak negara Asia, wacana hak asasi manusia internasional dan perjanjian yang ditujukan untuk penghapusan mungkin terbatas dalam efektivitasnya dan dicap sebagai bentuk imperialisme budaya. Pemerintah di kawasan tersebut bersikeras bahwa peradilan pidana dan kebijakan kriminal harus ditentukan oleh setiap lingkungan politik, sosial, dan budaya yang unik. Tujuan dari tesis ini adalah untuk memahami Implementasi hukuman mati di Indonesia, memahami alasan mengapa Indonesia masih menerapkannya dan untuk menganalisis tindakan yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk memberantas Hukuman Mati dalam konteks ICCPR. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Hasil studi hukum adalah argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam sistem hukum positif di Indonesia masih terus berlangsung, meskipun banyak pro dan kontra dalam hal penerapan dan pelaksanaannya, namun keberadaan pidana mati tetap dianggap perlu. Indonesia berpendapat bahwa pidana mati yang berlaku di Indonesia dinilai telah sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Islam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk memberantas pidana mati, salah satunya adalah dengan menerapkan moratorium pidana mati.
Disarankan kepada DPR RI agar mengkaji ulang semua Undang-Undang yang menerapkan pidana mati sebagai hukuman atau paling tidak memberikan mandat kepada lembaga yang ada, untuk mengkaji ulang semua perkara hukum yang telah dijatuhi pidana mati, dengan tujuan untuk meringankan pidana mati. Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan Moratorium pidana mati.

The arguments for and against the death penalty do not appear to have reached a conclusion. This prompts a variety of responses and viewpoints from legal professionals and human rights activists. In many Asian countries, international human rights discourse and treaties aimed at abolition may be limited in their effectiveness and stigmatized as forms of cultural imperialism. Governments in the region insist that criminal justice and criminal policy must be determined by each unique political, social and cultural setting. The Purpose of this thesis is to understand the Implementation of death penalty in Indonesia, understand the reason on why Indonesia is still implementing it and to analyse the measurement that the Indonesian government should take to eradicate Death Penalty in the context of ICCPR. This research is normative legal research. Normative legal research is a process to find a legal rules, legal principles, and doctrines of the law to address the legal issues at hand. Results of the study of law are the argument, theory, or the new concept as a prescription in solving the problems faced problems. Normative Legal research is one type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of research. The results of this study indicates that the application of the death penalty in the positive law system in Indonesia is still ongoing, although there are many pros and cons in terms of application and implementation, the existence of the death penalty is still considered necessary. Indonesia has the opinion that the death penalty in force in Indonesia is considered to be in accordance with the provisions of Human Rights and Islamic Human Rights. There are few things that Indonesia can do to eradicate death penalty, one of them is to implement moratorium on the death penalty. It is suggested that The House of Representative of Indonesia should review all Laws that implementing death penalty as a punishment or at least mandate existing institutions, to review all legal cases in which the death penalty has been imposed, with a view to commuting the death penalty. The Indonesian Government can also implement Moratorium on death penalty.