Electronic Theses and Dissertation

Pemidanaan berupa penjara dan denda dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT dipandang hanya berfokus kepada pelaku, sedangkan dampak dari pemidanaan tersebut masih menyisakan persoalan penelantaran. Permasalahan utama sebenarnya adalah tidak diberikan nafkah dalam rumah tangga sehingga pemidanaan dalam pasal tersebut belum menjawab persoalan korban penelantaran.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pelindungan terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam aturan hukum Indonesia, untuk menilai apakah Pasal 49 Undang-Undang PKDRT telah memberikan pelindungan dan keadilan bagi korban, dan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 49 Undang-Undang PKDRT.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sudah pasti bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki konsep pelindungan yang memadai terhadap korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga, khususnya jika dibandingkan dalam kasus lain yang mengenal adanya restitusi, rehabilitasi, maupun pemberian bantuan. Sementara pidana penjara dan denda dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT justru menambah masalah baru dari penderitaan korban penelantaran. Selain menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, pemidanaan bagi pelaku biasanya hanya akan membuat korban semakin terlantarkan. Di sisi lain, pertimbangan hakim dalam beberapa putusan menegaskan adanya pengabaian terhadap masalah inti yang diderita korban. Kesalahan memang tidak sepenuhnya ada pada hakim, pilihan pidana yang ada justru memaksa hakim memilih antara penjara atau denda yang kedua-duanya tidak membuat korban menjadi tidak terlantar.

Akhirnya skripsi ini menyarankan untuk diubahnya konsep pemidanaan dalam Undang-Undang PKDRT dengan beberapa perubahan seperti dimasukkan pidana restitusi, serta diterapkannya mekanisme penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan restoratif.

Punishment in the form of imprisonment and fines in Article 49 of the PKDRT Law is seen as focusing only on the perpetrator, while the impact of the punishment still leaves the problem of neglect. The main problem is actually not being given maintenance in the household so that the punishment in the article has not answered the problem of victims of neglect. This thesis aims to explain the concept of protection for victims of domestic neglect in Indonesian law, to assess whether Article 49 of the PKDRT Law has provided protection and justice for victims, and to explain how the judge's consideration in applying Article 49 of the PKDRT Law. This research is a legal research that is definitely normative in nature. This research uses legal materials that are classified into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials or non-legal materials. The legal materials are obtained through literature study or document study with a statute approach and case approach. This research explains that Indonesia does not yet have an adequate concept of protection for victims of neglect within the scope of the household, especially when compared to other cases that recognize restitution, rehabilitation, and assistance. Meanwhile, imprisonment and fines in Article 49 of the PKDRT Law actually add new problems to the suffering of victims of neglect. In addition to causing a rift in the household, punishment for the perpetrator will usually only make the victim even more neglected. On the other hand, the judges' considerations in several decisions emphasize the neglect of the core problems suffered by victims. The fault is not entirely with the judge, as the choice of punishment forces the judge to choose between imprisonment or a fine, neither of which will make the victim less neglected. Finally, this thesis suggests changes to the concept of punishment in the PKDRT Law with several changes such as the inclusion of restitution, as well as the implementation of a settlement mechanism that prioritizes restorative justice.