Thiya Warma Mezliya Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Theses

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 20 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah”. Namun ditemukan fakta bahwa terdapat dualisme kepemilikan status tanah yang berada di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3116 K/Pdt/2020, dan pertimbangan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 3116 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual (conseptual approace). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah sengketa menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang berstatus hak pakai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0007/Desa Gunong Kleng tanggal 08 Desember 2016 yang terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementian Agama Republik Indonesia. Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah dipertimbangkan tidak tepat, karena pada saat Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi Banda telah benar dalam membuat suatu pertimbangan hukum pada saat memutuskan suatu objek perkara terkait status tanah. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangan Putusan PN Meulaboh dan Putusan PT Banda Aceh agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tetap menjadi hak milik Penggugat I. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya untuk memperhatikan putusan pengadilan sebelumnya yang telah menyatakan bahwa status tanah objek sengketa merupakan hak milik Penggugat I 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 126273 2024-07-22 20:43:39 2024-07-23 11:27:07 machine generated