SITI DAIYANA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan apapun alasannya meskipun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hak moral kurang mendapatkan pengakuan dalam masyarakat, karena itulah banyak penggunaan ciptaan milik orang lain secara bebas dilakukan. Apalagi dengan kemudahan yang didapatkan melalui media sosial pelanggaran semakin banyak terjadi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pada hak cipta logo di media sosial, akibat hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial terhadap hak cipta logo, dan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta logo di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran hak moral pada hak cipta logo dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap hak moral Pada Hak Cipta logo telah diatur dalam UUHC. Hak moral telah diatur dalam Pasal 5 UUHC, konsep hak moral dalam Pasal 5 UUHC menerapkan konsep hak moral dalam Konvensi Bern. Logo merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC. Pelanggaran terhadap logo yang terjadi adalah pemakaian logo secara bebas oleh kreator konten tanpa izin. Akibat dari pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat menghilangkan reputasi pencipta atau pemegang Hak Cipta, menghilangkan kepercayaan dari masyarakat karena pemakaian logo yang tidak tepat dan mengambil manfaat dari logo milik orang lain yang merugikan hak ekonomi. Bagi pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UUHC. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan atau di luar Pengadilan. UUHC telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih efisien dalam hal terjadinya pelanggaran hak moral. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap hak moral dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak moral, kepada masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125974 2024-07-21 09:44:21 2024-07-22 14:50:30 machine generated