KHALISA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2024 id Indonesia

Skripsi

Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen terdapat ahli waris yang menolak untuk menerima bagian yang sudah disepakati dalam musyawarah padahal sudah menandatangani surat perdamaian sehingga harus diselesaikan pada jalur pengadilan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Gampong Meunasah Teungku Digadong, kedudukan ahli waris pengganti dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Gampong Meunasah Teungku Digadong, serta kekuatan hukum pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Gampong Meunasah Teungku Digadong setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Ag/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan berbagai referensi bacaan dan penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembagian harta warisan secara kekeluargaan di gampong tersebut umumnya dilaksanakan melalui 3 kali rapat penyelesaian faraid di hadapan para tokoh adat. Kedudukan ahli waris pengganti tidak diakui dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan di gampong tersebut karena menganut aturan patah titi. Kekuatan hukum pembagian harta warisan milik CA secara kekeluargaan di gampong tersebut setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Ag/2018, mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, sehingga para pihak berkewajiban melaksanakan penyerahan harta warisan yang belum tuntas diserahkan kepada masing-masing ahli waris dengan bagian yang sama rata karena putusan tersebut telah membenarkan pembagian di gampong. Disarankan ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah agar menguatkan pembagian secara kekeluargaan harta warisan CA, pemerintah gampong dapat membuat reusam gampong tentang pengakuan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, dan Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. CUSTOMARY LAW INHERITANCE LAW 346.052 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125953 2024-07-20 09:12:49 2026-02-27 09:38:36 machine generated