Muhammad Farhan Husni Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh 2024

Skripsi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan juga pasal 34 huruf a dan j Qanun No 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi untuk produk yang belum bersertifikasi halal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan produk-produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, dan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam perlindungan produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian diketahui Pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, sudah diatur dalam pasal 36 qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang sistem Jaminan Produk Halal yaitu Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administratif. Perlindungan konsumen yaitu Konsumen dapat melaporkan apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha roti melalui lembaga swadaya dan lembaga swadaya akan Menyurati lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Swadaya. Peran Pemerintah dalam perlindungan produk bertuliskan yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal masih belum menyeluruh akan tetapi saat ini sudah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Halal. Disarankan Pemerintah untuk segera membuat aturan terbaru dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Disarankan kepada Lembaga swadaya bekerjasama dengan pemerintahan untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha produk roti. Disarankan pemerintah proaktif dalam melakukan pengawasan dan juga untuk pengusaha retail untuk tidak menampung produk roti yang tidak berlabel halal. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125931 2024-07-19 19:20:42 2024-07-22 11:46:24 machine generated