Rizka Wulandasari Siregar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Namun pada prakteknya masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat serta tercemar, seperti pakaian bekas impor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pakaian bekas impor masih diperjualbelikan, perlindungan hukum atas kerugian yang timbul terhadap pembelian pakaian bekas impor, serta menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen di Pasar Tradisional Siunggam, kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski telah dilarang peredarannya pakaian bekas impor faktanya masih beredar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pakaian bekas impor masih diperjualbelikan, seperti pengawasan barang tidak lagi berada pada dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah, jalur masuk pakaian bekas impor yang tidak terkontrol, ketidaktahuan pelaku usaha terkait peraturan yang melarang peredaran pakaian bekas impor, harga yang ditawarkan cenderung lebih murah. Terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen telah terdapat pengaturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut, meski pada prakteknya belum sepenuhnya terpenuhi. Terkait pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen meski belum sepenuhnya terpenuhi pelaku usaha telah melakukan beberapa upaya pertanggungjawaban. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meminimalkan peredaran pakaian bekas impor guna menekan angka kerugian atas penjualan pakaian bekas impor tersebut dapat ditempuh dengan langkah pengembalian pengawasan mutu atas barang dan/atau jasa kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi atas bahaya pakaian bekas impor tersebut. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian memberikan sanksi yang tegas. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125838 2024-07-19 14:30:50 2024-07-19 17:10:21 machine generated