Amna Bararah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024 id Indonesia

Skripsi

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga putusan pengadilan memegang peranan penting dalam pemberantasannya. Namun, tidak selalu terjadi kesepakatan bulat dalam pengambilan putusan, seperti halnya dissenting opinion di mana putusan diambil berdasarkan pendapat hakim mayoritas yang belum tentu mencerminkan keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan pertimbangan timbulnya dissenting opinion dalam putusan, serta akibat hukumnya dengan mengkaji putusan perkara nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya perbedaan pendapat disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, dan penafsiran yang berbeda terhadap fakta hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna menunjukkan perbedaan pendapat terkait tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaan anggaran. Tidak ada akibat hukum yang timbul secara langsung terhadap pemidanaan terdakwa dalam putusan yang memuat dissenting opinion sepanjang pihak-pihak yang berkaitan tidak mengajukan upaya hukum. Kata Kunci: Korupsi, Perbedaan Pendapat, Putusan Pengadilan. CORRUPTION IN GOVERNMENT - LAW JUDGES 347.014 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125770 2024-07-19 11:27:59 2026-02-13 15:38:26 machine generated