WALYUDDIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Apabila unsur klausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Warga negara asing yang ingin memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia melakukan perjanjian nominee dengan warga negara Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berisi hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur klausa yang halal. Perjanjian nominee tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang menjadikannya tergolong kedalam suatu perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan korelasi antara perjanjian nominee dengan perbuatan melawan hukum, bentuk dan isi dari perjanjian nominee, dan pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum perjanjian nominee. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik pada penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum lahir dari perjanjian nominee yang awalnya merupakan sebuah perjanjian seharusnya berakhir dengan wanprestasi. Namun dikarenakan perjanjian nominee melanggar UUPA maka perjanjiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk dari perjanjian nominee sendiri ialah akta notaris yang isinya ialah perjanjian antara warga negara asing selaku yang meminjam nama dan warga negara Indonesia selaku yang dipinjamkan nama untuk memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. dan Pengadilan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gin, perjanjian nominee dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada notaris menolak membuatkan akta perjanjian nominee. Pemerintah pun harus membuat regulasi pelarangan khusus mengenai perjanjian nominee dan melakukan penyuluhan mengenai perjanjian nominee terlebih kepada daerah yang memiliki potensial ekonomi tinggi. Disamping itu, Warga negara Indonesia dan warga negara asing haruslah lebih berhati hati dan cermat dalam membuat sebuah perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125708 2024-07-18 23:49:28 2024-07-19 11:01:27 machine generated