Musrafiyan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2024

Theses

Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 UU Pemda menyatakan bahwa pembatalan Perda dapat dilakukan melalui Kepmendagri, aturan ini didasarkan pada bunyi Pasal 250 ayat (1) bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 251 ayat (1) dimana Perda Provinsi dan Pergub yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Namun pasca dilakukannya Judicial Review oleh APKASI untuk Perda Kab/Kota dan Abda Khair Mufti, dkk untuk Perda Provinsi dan Pergub, maka MK melalui putusannya nomor 137/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa Pasal 251 UU Pemda yang mengatur mengenai kewenangan pembatalan Perda Kab/Kota sudah tidak bisa lagi dibatalkan oleh Mendagri atau Gubernur. Berikut pula putusan MK nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan melakukan pembatalan Perda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan Hakim terhadap mekanisme pembatalan Perda melalui putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIII/2016, dan untuk mengkaji perbedaan pandangan Hakim terhadap pembatalan Perda melalui putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU- XIII/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Historis. Berdasarkan hasil penelitian ini, putusan MK yang telah membatalkan kewenangan Menteri dan Gubernur dalam melakukan executive review terhadap Perda dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan, yaitu; pertama, Hakim menganggap Pasal 251 UU Pemda telah menyimpangi logika negara hukum. Dan kedua, pembatalan Perda melalui executive review telah menegasikan fungsi MA. Hakim MK menilai kewenangan Menteri dan Gubernur dalam melakukan executive review terhadap Perda telah melanggar Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Putusan MK No. 137/PUU- XIII/2015 sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota, dan putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 sepanjang mengenai Perda Provinsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut diwarnai perbedaan pendapat dari empat Hakim MK yang beralasan, bahwa; pertama, seharusnya perlu dihadirkan semangat pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Kedua, kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk Perda adalah kewenangan atribusi, bukan peraturan delegasi dari Undang-Undang. Ketiga, Presiden adalah penanggungjawab pemerintahan tertinggi, sehingga merupakan kewajiban Presiden untuk membatalkan Perda yang cacat. Keempat, norma yang memberi kewenangan kepada Presiden melalui Menteri dan Gubernur untuk membatalkan Perda inkonstitusional. Dan kelima, tindakan pembatalan harus dibedakan dengan judicial review. Kewenangan judicial review adalah bagian dari kewenangan kekuasaan, sedangkan pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan eksekutif. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dapat melaksanakan hasil Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, dimana pembatalan Perda seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh MA melalui Judicial Review. Adapun dalam pembentukan Perda, diperlukan pengawasan bertingkat hingga pusat agar tidak terjadi lagi pembatalan Perda karena bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya. Selanjutnya disarankan juga kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk dapat saling berkoordinasi terkait Putusan MK No. 137/PUU- XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 sehingga praktek yang dilaksanakan perihal pembatalan terhadap Perda tidak menyimpang dari ketentuan yang terlah berlaku pasca Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatalan, Peraturan Daerah Provinsi 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125548 2024-07-18 11:25:47 2024-07-18 15:22:04 machine generated