Putri Dania Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutanselanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa kota Besi yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Oleh karena itu, perjanjian secara lisan ini tidak menjadi alat bukti yang sempurna dimata hukum terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap lahan kebun kopi di Desa Pantan Kemuning, Kabupaten Bener Meriah dan untuk menjelaskan kebiasaan pada desa Pantan Kemuning perlu dilakukannya perbaikan mengacu pada hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis penelitian di lapangan diperoleh dari suatu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun kopi antara pemilik dan penggarap kebun kopi, hanya pada unsur tolong menolong. Akan tetapi dibalik unsur tolong menolong ini juga terdapat persetuan antar pihak pemilik dan penggarap dikarenakan pembagian hasil yang tidak sesuai, melihat adanya persetuan pada kebiasaan sebelumnya yang menyebabkan keributan antar pemilik dan penggarap maka diselesaikan secara damai antar pihak pemilik dan penggarap. Bila terjadi sengketa antara pemilik lahan dan penggarap lahan baik mengenai biaya pengolahan tanah maupun tentang jangka waktu perjanjian bagi hasil, maka sengketa ini diselesaikan melalui musyawarah bersama antar pemilik dan penggarap lahan. Diharapkan kepada pemilik tanah dan penggarap lahan sebaiknya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kota Besi berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan tidak melakukan perjanjian hanya dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar menjadi alat bukti yang sempurna di mata hukum. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak ada pihak yang mengalami kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian lisan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125502 2024-07-18 07:43:56 2024-07-18 11:55:24 machine generated