Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Proses rekrutmen PPK dan PPS oleh KIP Kabupaten Pidie menyebabkan banyak
polemik dan penyimpangan yang terjadi, salah satunya dengan merekrut ASN
sebagai PPK dan PPS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
mengenai pemberhentian sementara PNS menegaskan bahwa PNS akan
diberhentikan sementara jika mereka ditunjuk sebagai Komisioner atau Anggota
Lembaga Nonstruktural. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses
rekrutmen PPK dan PPS serta proses penyelesaian terkait dengan penyimpangan
dalam rekrutmen tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori rekrutmen dari Dunnette
serta Konsep Integritas. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tahapan proses rekrutmen terhadap PPK dan PPS
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam proses rekrutmen,
terjadi banyak intervensi dan munculnya aturan yang memperbolehkan ASN untuk
menjabat sebagai PPK dan PPS berdasarkan Surat Edaran Kemendagri.
Pembentukan Pansus oleh DPRK Pidie menjadi titik awal dari proses penyelesaian,
yang kemudian melibatkan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa KIP
Kabupaten Pidie tidak terbukti melakukan pelanggaran, dan hal ini dibuktikan
dengan Surat dari KPU RI.
Kata Kunci: Rekrutmen, PPK, PPS, KIP

ABSTRACT The PPK and PPS recruitment process by the Pidie Regency KIP caused many polemics and irregularities to occur, one of which was recruiting ASN as PPK and PPS. Based on Government Regulation Number 11 of 2017 regarding the temporary dismissal of civil servants, it is stated that civil servants will be temporarily dismissed if they are appointed as Commissioners or Members of Nonstructural Institutions. The aim of this research is to understand the PPK and PPS recruitment process as well as the resolution process related to irregularities in the recruitment. This research adopts Dunnette's recruitment theory and the Integrity Concept. The method applied is descriptive qualitative. The research results show that the stages of the recruitment process for PPK and PPS are running in accordance with applicable procedures. However, in the recruitment process, there were many interventions and the emergence of regulations that allowed ASN to serve as PPK and PPS based on a Circular Letter from the Ministry of Home Affairs. The formation of the Special Committee by the Pidie DPRK was the starting point of the resolution process, which then involved an investigation. The results of the investigation showed that the Pidie Regency KIP was not proven to have committed any violations, and this was proven by a letter from the Indonesian KPU. Keywords: Recruitment, PPK, PPS, KIP