WIRDA PUTRI OKTAVIANI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang dan/atau dokumen di Indonesia. Berdasarkan KD.128/DITRAKET/0616 juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dijelaskan bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti kerugian apabila mengalami keterlambatan, kerusakan, serta kehilangan dengan diberikan biaya ganti kerugian 0,5 – 1 x biaya pengiriman. Kenyatannya dalam prakteknya pengiriman yang mengalami kerugian keterlambatan tidak mendapatkan ganti kerugian keterlambatan sebagai mana yang ditentukan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab keterlambatan pengiriman paket, menjelaskan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap kerugian yang dialami pengguna layanan pos, serta menjelaskan penyelesaian atas kerugian yang dialami pengguna layanan pos. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji permasalahan yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu sesuai dengan keadaan dalam masyarakat berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, serta didukung dengan data sekunder yaitu berupa buku atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Keterlambatan pengiriman barang dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kelalaian dari penyelenggara pos dalam menginput data hingga penyortiran barang, kesalahan pengguna layanan pos dalam memberikan keterangan paket, serta keadaan di luar kendali manusia seperti perayaan hari tertentu serta bencana alam. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Pos yaitu berupa sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami pengguna layanan pos dengan berdasarkan aturan KD.128/DITRAKET/0616 meskipun sebagian dari pengguna layanan pos tidak mengetahui aturan tersebut dikarenakan tidak tertulis pada bukti pengiriman dan penyelenggara pos juga tidak memberikan pemberitahuan sacara langsung mengenai aturan ganti kerugian akibat pengiriman yang terlambat. Penyelesaian kerugian akibat keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan yaitu melalui jalur non litigasi dengan kesepakatan bersama. Dari hasil penelitian tersebut disarankan penyelenggara dan pengguna layanan pos melakukan pengecekan kembali data pengiriman. Diharapkan PT. Pos menginformasikan secara jelas mengenai biaya ganti kerugian dan memberitahukan batas perhitungan waktu keterlambatan ganti kerugian. Serta diharapkan penyelesaian dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan KD.128/DITRAKET/0616. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125302 2024-07-17 08:12:01 2024-07-17 14:45:12 machine generated