Muhammad Erlangga Nasution Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor (lembaga pembiayaan) untuk menagih utang kepada debitornya. Namun, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai debt collector menimbulkan permasalahan tentang landasan hukum penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan landasan hukum penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan objek jaminan fidusia, dan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan objek jaminan fidusia didasarkan pada konsep pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata. Hal ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan jasa debt collector tetap melahirkan tanggung jawab bagi perusahaan pembiayaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan menurut Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dapat disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan debitor, salah satu bentuk dari tanggung jawab ini adalah ganti rugi. Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan melakukan penguatan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dan pembinaan secara berkala terhadap perusahaan pembiayaan mengenai kualifikasi debt collector yang diperbolehkan untuk digunakan serta dibentuk sebuah aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan jasa debt collector dan perlu dilakukan perbaikan terhadap ketidakjelasan norma dalam Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125297 2024-07-17 06:47:37 2024-07-17 12:18:44 machine generated