Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
SISTEM PENGAWASAN BELANJA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pengarang
Ruhama - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0111320246
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2006
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
terhadap penggunaan dana belanja daerah APBD dan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap penggunaan dana belanja daerah APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga untuk mengetehui siapa saja yang berhak mengawasi belanja daerah Provinsi NAD. Metode pengumpulan data/informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan dengan Metode Dediptif sebelumnya data/infomasi yang diperoleh diolah, diedit, ditabulasi, dan diverifikasi terlebih dahulu. Hasll evaluasl dan anallsa memperllhatkan bahwa masing-masing kepala
dinas/badan/Instansi dalam jajaran pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah melakukan pengawasan dengan baik terhadap penggunaan belanja daerah yang bersumber dari APBD Provinsi NAD. Hal ini juga dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Pengunaan belanja daerah yang bersumber dari APBD Provinsi NAD juga telah diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, terutama Bawasda dan BPKP Perwakilan Provinsi NAD. Selain itu juga telah diawasi dengan baik oleh lembaga Legislatif (DPRD) Provinsi NAD dalam bentuk antara lain dengan pendapat. kunjungan kerja. pembentukan panitia khusus (Pansus) dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Ke depan, hendaknya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memberi informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai penggunaan dana belanja daerah secara transparan kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman informasi yang tidak benar.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS SUMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DALAM BELANJA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (fuadi, 2020)
SISTEM PENGAWASAN BELANJA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Ruhama, 2024)
FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Primayasari, 2020)
FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Primayasari, 2021)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Mutia, 2024)