Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Camat dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap keuchik dalam hal pelayanan maupun pembangunan yang sesuai dengan tugas serta fungsinya. Namun dalam implementasi pengawasan camat masih banyak terdapat kekurangan yang memicu terjadinya keluhan dan kritikan dari masyarakat. Keluhan ini terjadi karena masyarakat menganggap pengawasan camat tidak optimal sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh keuchik tidak efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang pengawasan camat sebagai koordinator pengawasan terhadap keuchik di Kecamatan Lhoksukon serta mengetahui faktor penghambat dan penunjang pengawasan camat terhadap keuchik dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh camat Lhoksukon masih kurang optimal sehingga penggunaan dana desa oleh keuchik dinilai bermaslah. Pada penelitian ini teori yang digunakan teori pengawasan menurut George R.Terry (2012), terdapat tiga Indikator teori yaitu yang pertama tahap pemantauan camat melakukan pengawasan melalui pemantauan langsung progres dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap desa. Kemudian tahap pemeriksaan yaitu pengawasan melalui pelaporan pertanggung jawaban yang diserahkan oleh kuechik, Terakhir ada perbaikan yaitu camat menindak lanjuti apabila terjadi permasalahan dengan melakukan mediasi. Faktor yang menjadi penghambat dari pengawasan langsung yaitu kondisi lapangan yang sering terjadi bencana alam, sedangkan faktor penghambat pengawasan tidak langsung adalah kondisi SDM yang masing rendah. Adapun faktor yang menunjang camat melakukan pengawasan yaitu adanya prosedur yang jelas. Akan tetapi pengawasan camat masih belum optimal yang disebabkan oleh masih banyak terdapat kekurangan serta permasalah di lapangan. Saran dari peneliti yaitu camat yang berperan sebagai badan pengawas dapat lebih tegas dan tanggap dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan untuk para keuchik agar dapat meningkatkan lagi komunikasi dengan camat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Kata Kunci: Pengawasan, Dana Desa, Implementasi

ABSTRACT The sub-district head is delegated the authority to carry out supervision over the keuchik in terms of services and development in accordance with his duties and functions. However, in the implementation of sub-district supervision there are still many shortcomings which trigger complaints and criticism from the public. This complaint occurred because the community considered that the sub-district head's supervision was not optimal, causing the services provided by the sub-district head to be ineffective and inefficient. The aim of this research is to examine the supervision of the sub-district head as coordinator of supervision of keuchik in Lhoksukon District and to find out the factors inhibiting and supporting the sub-district head's supervision of keuchik in the use of village funds. This research uses a qualitative method by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the supervision carried out by the Lhoksukon sub-district head is still less than optimal so that the use of village funds by the keuchik is considered problematic. In this research, the theory used is the supervision theory according to George R. Terry (2012), there are three theoretical indicators, namely the first monitoring stage, the sub-district head carries out supervision through direct monitoring of the progress of the Gampong Revenue and Expenditure Budget for each village. Then there is the inspection stage, namely supervision through accountability reporting submitted by the kuechik. Finally, there is improvement, namely the sub-district head follows up if problems occur by conducting mediation. The factor that inhibits direct supervision is field conditions where natural disasters often occur, while the factor that inhibits indirect supervision is the low condition of human resources. The factor that supports the sub-district head in carrying out supervision is the existence of clear procedures. However, the sub-district head's supervision is still not optimal due to the fact that there are still many shortcomings and problems in the field. Suggestions from researchers are that the sub-district head who acts as a supervisory body can be more assertive and responsive in carrying out supervision so that there are no cases of misappropriation of village funds that are not in accordance with the Gampong Revenue and Expenditure Budget, and for the keuchik to improve communication with the sub-district head to minimize the occurrence of errors. Keywords: Supervision, Village Funds, Implementation