Intan Nurul Izzah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2024

Theses

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Akan tetapi dalam putusan Nomor 1 Pdt.G/2020/PN.Bna terdapat Notaris yang tidak jujur dalam pembuatan akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana Notaris tersebut telah berbohong terkait proses pembuatan RUPS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalis Tanggung jawab Notaris terhadap Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat tanpa persetujuan Direksi, dan untuk mengidentifikasi analisis putusan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materil dari akta yang dibuatnya, tanggung jawab berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil dari akta yang dibuatnya, dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya yang berdasarkan kode etik Notaris. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi belum memenuhi asas kemanfaatan hukum. Disarankan kepada Notaris dalam menjalankan jabatanya sebagai pejabat umum haruslah bersifat jujur, dan menerapkan prinsip kahati-hatian sesuai dengan kode etik Notaris dan juga UUJN. Disarankan kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan haruslah menerapkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan tidak mengkesampingkan salah satu asas tersebut. Kata kunci : Tanggung Jawab Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi * Mahasiswa ** Pembimbing Utama *** Pembimbing Pendamping 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125145 2024-07-16 12:15:51 2024-07-16 14:59:36 machine generated