RAIHAN RAHMATILLAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 4 huruf-d Undang-Undang Paten Indonesia mengecualikan 'aturan dan metode yang hanya berisi program komputer' sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Namun, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa program komputer dapat dipatenkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini menyebabkan ketidakjelasan pemahaman dan kepastian hukum atas dasar hukum program komputer sebagai bagian dasar dari kecerdasan buatan untuk mendapatkan perlindungan paten. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Paten Amerika Serikat, yang tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai penemuan program komputer dalam isi pasal-pasalnya. Dengan demikian hal ini menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum perlindungan paten untuk kecerdasan buatan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan paten terhadap teknologi kecerdasan buatan di bawah Undang-Undang Paten Indonesia dan perbandingannya dengan Undang-Undang Paten Amerika Serikat dengan memeriksa kecukupan hukum kedua negara dan melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya dan mempelajari apa yang dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia dalam perlindungan paten terhadap kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, jurnal, berkas-berkas publik di situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta tulisan-tulisan dari berbagai pihak dan instansi. Skripsi ini juga memperoleh data tambahan melalui wawancara terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan paten untuk kecerdasan buatan di Indonesia dan Amerika Serikat di bawah undang-undang paten kedua negara memiliki kekuatan dan kelemahan. Meskipun penemuan kecerdasan buatan dilindungi di bawah Undang-Undang Paten Amerika Serikat dan Indonesia, ada perbedaan signifikan dalam ketentuan dan implementasinya. Sistem Paten Amerika Serikat memiliki preseden yang lebih mapan dan standar yang lebih tepat. Indonesia dapat belajar dari Amerika Serikat dan memprioritaskan keseragaman, kemampuan beradaptasi, dan kejelasan dalam peraturan patennya untuk meningkatkan inovasi kecerdasan buatan. Disarankan untuk mereformasi Undang-Undang Paten Indonesia yang berisi ketentuan dan penjelasan tertentu tentang perlindungan paten untuk kecerdasan buatan. Oleh karena itu, program komputer sebagai bagian dasar dari kecerdasan buatan harus dirumuskan sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Selain itu, juga memberikan kelayakan paten untuk algoritma kecerdasan buatan untuk memastikan kepastian hukum. dan juga meningkatkan edukasi tentang perlindungan paten terhadap kecerdasan buatan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125138 2024-07-16 12:02:20 2024-07-16 14:51:08 machine generated