2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2024

Theses

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 49 ayat (1) bahwa tanah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah pertama, untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor: 2391K/Pdt/2013 dengan peraturan perundang-undangan; kedua, untuk menjelaskan dan menganalisa proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Nomor: 2391K/Pdt/2013 terkait tukar guling tanah objek perkara; dan ketiga, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/Pdt/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yaitu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2391K/Pdt/2013, dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif yang disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan perkara yang telah terjadi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim pada putusan kasasi Nomor 2391K/Pdt/2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kedua, proses pelaksanaan putusan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela dan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan, Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh terlebih dahulu melakukan analisa dan pengukuran terkait objek perkara untuk meminimalisir timbulnya perkara yang lain akibat dari pembongkaran tersebut; ketiga, akibat hukum terhadap pihak Penggugat adalah mendapatkan kembali hak-hak yang sebelumnya telah dikuasai, dan akibat hukum untuk pihak Tergugat adalah pembongkaran bangunan yang kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan tanah lainnya untuk objek tukar guling sebagai pembangunan Toko Buku Zikra yang baru. Rekomendasi/saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Kota Banda Aceh ketika melakukan tukar guling tanah harus memperhatikan kepemilikan hak atas tanah dan melakukan pendaftaran sertifikat atas barang milik daerah. Kedua, masyarakat umum seharusnya melakukan pendaftaran terhadap tanah yang telah dihakinya, hal ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta meminimalisir terjadinya perkara seperti pada penelitian tesis ini. Ketiga, Pengadilan Umum di Indonesia seharusnya lebih bisa memberikan pertimbangan secara mendasar terhadap akta yang digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah. Kata kunci: Tukar Menukar Tanah, Pertanahan, Pertimbangan Hakim. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125075 2024-07-15 22:39:08 2024-07-16 11:09:12 machine generated