AHMAD FADHIL IZDIHAR Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam pelaksanaan layanan jasa pengangkutan barang PT. Buraq Caesar Kargo, terdapat konsumen yang mengalami kerusakan pada barang kargo mereka dan mengajukan klaim ganti kerugian kepada pelaku usaha. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk kerugian yang timbul pada barang kargo milik konsumen, klausula yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan barang mengenai tanggung jawab PT. Buraq Caesar Kargo terhadap kerusakan barang kargo milik konsumen, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab PT. Buraq Caesar Kargo terhadap kerusakan barang kargo milik konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerusakan barang kargo milik konsumen pada PT. Buraq Caesar Kargo, meliputi botol obat sirup yang pecah, bodi sepeda motor listrik yang lecet dan tiang behel yang patah, serta kertas HVS yang terlipat dan terdapat sobekan. Tidak terdapat klausula yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan barang mengenai tanggung jawab PT. Buraq Caesar Kargo terhadap kerusakan barang kargo milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab kerusakan barang yang sangat sederhanayaitu konsumen hanya perlu mendokumentasikan kerusakan barang kemudian mengajukan klaim tertulis kepada pelaku usaha, selanjutnya menunggu pelaku usaha menganalisis kerusakan dan memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Disarankan kepada pelaku usaha untuk menyediakan prosedur tambahan terkait dengan keamanan pengemasan barang. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memberlakukan surat perjanjian pengangkutan barang, bertujuan untuk mengikat dan membatasi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Disarankan kepada pelaku usaha untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) terkait mekanisme pelaksanaan tanggung jawab terdahap kerusakan barang milik konsumen, bertujuan untuk menstandarisasi prosedur kerja, memastikan konsistensi dalam kualitas pelayanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 125046 2024-07-15 16:25:32 2024-07-16 09:59:51 machine generated