PENERAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGANRNNEGARA DALAM PELAKSANAAN AUDIT PADA KANTORRNBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIARNPERWAKILAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGANRNNEGARA DALAM PELAKSANAAN AUDIT PADA KANTORRNBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIARNPERWAKILAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Pengarang

YUSRI KASIM - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0401103020085

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2009

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 9(le) UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI
memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
konsultasi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam pelaksanaan audit pada Kantor BPK
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi
pada BPK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam objek yang diteliti dibatasi hanya
terhadap penerapan SPKN dalam pelaksanaan audit pada Kantor BPK Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu
membandingkan hasil penelitian dengan penerapan SPKN dalam pelaksanaan audit
pada Kantor BPK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai landasan teori sehingga
dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan yang sifatnya membangun
dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ditemukan dalam proses
penelitian ini.
BPK RI Perwakilan Prov. NAD dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pemeriksa, telah menggunakan SPKN secara maksimal untuk melakukan pemeriksaan
hal itu terlihat dalam Bab IV dan lampiran pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. NAD
terhadap Pengelolaan Dana Perimbangant.
Ada beberapa karakteristik SPKN, yakni: (1) Merupakan harmonisasi dari
berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan negara. (2) Bukan
sesuatu yang langsung benar, atau hanya bersifat benar sementara, sehingga mengalami
pembaharuan sepanjang waktu. (3) Menggunakan paradigma multidimensi. Penerapan
SPKN dalam Pelaksanaan audit pada kantor BPK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
telah dilaksanakan dengan baik oleh BPK, hal ini terlihat dalam pengaturan
pemanfaatan sumber daya auditor, melakukan sosialisasi secara berkala atas standar,
mengkaji hasil pemeriksaan keuangan, meningkatkan perananan Sub Bagian Hukum dan
Humas, mengoptimalkan peranan Kepala Seksi dan Kepala Sub Auditorat,
meningkatkan koordinasi dengan Perwakilan, memperhatikan kebijakan dan Visi Misi
BPK-RI, meningkatkan pelaksanaan in house training.
Untuk pelaksanaan SPKN yang efektif, unit pemerintahan yang diaudit haruslah:
(1) memiliki SDM yang handal, (2) Infrastrutkur yang memadai, dan (3) Organisasi
yang mapan.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK