Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang narkotika, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika serta hasil dari tindak pidana tersebut harus dirampas untuk negara, dan pada ayat (2) tidak terlalu tertuju pada status untuk barang kepemilikan pihak ketiga apakah barang tersebut juga dirampas atau hanya disita guna kepentingan hukum hanya dijelaskan apabila beritikad baik pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap rampasan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan tanggung jawab hukum terhadap barang yang digunakan dalam peradilan guna kepentingan hukum, serta pertimbangan hakim terhadap barang bukti tindak pidana norkotika yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika yang nanti akan ditetapkan di dalam persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian dilapangan berupa hasil wawancara dengan responden. Dan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan juga jurnal.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa barang bukti sitaan pihak ketiga tersebut ialah tetap akan dikembalikan kepada pemilik barang tersebut jika pemilik dapat memberikan keterangan barang tersebut dan terbukti dalam peradilan dan seperti halnya motor yang harus dikemukakan bukti-bukti dalam persidangan seperti STNK, buku kepemilikan kendaraan bermotor dan kuintasi atau vaktur pembelian mempertimbangkan dalam memutuskan status barang bukti tersebut. dalam memutuskan status barang bukti tersebut. yang menjadi pertimbangan adalah barang bukti tersebut memang berkaitan dengan perkara tersebut, barang bukti tersebut memang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis.

Disarankan agar dibuatkannya undang-undang perihal status barang bukti milik pihak ketiga, agar tidak terjadinya kehilangan hak kepemilikan dan tetap terjaga hak lainnya dan juga agar memudahkan hakim dalam mempertimbangkan putusan khususnya atas barang bukti yang dimana pihak tersebut tidak mengetahui peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi.

In Article 101 paragraph (1) of Law Number 35 of the year concerning narcotics, goods used to commit narcotics crimes as well as the proceeds of these criminal acts must be confiscated to the state, and in paragraph (2) it is not too focused on the status for third party ownership goods whether the goods are also confiscated or only confiscated for the benefit of the law only explained that if the owner is in good faith, he can file an objection to the spoils within 14 days after the first level court decision. The purpose of writing this thesis is to explain the legal responsibility for goods used in court for the benefit of the law, as well as the judge's consideration of evidence of narcotics crimes used in committing narcotics crimes which will later be determined in the trial. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this study uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents. And data obtained from library research, namely by studying laws and regulations, books, and journals. The result of this study is that the third party confiscated evidence will still be returned to the owner of the item if the owner can provide information on the item and is proven in court and as with motorbikes that must be presented with evidence in court such as STNK, motor vehicle ownership books and purchase quotations or invoices considering in deciding the status of the evidence. in deciding the status of the evidence. the consideration is that the evidence is indeed related to the case, the evidence is indeed used to commit a criminal offense, and has economic value. It is recommended that a law be made regarding the status of evidence belonging to third parties, so that there is no loss of ownership rights and other rights are maintained and also to make it easier for judges to consider decisions, especially on evidence where the party does not know the criminal act that is happening.