Zulkarnaini Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2024

Dissertation

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS ACEH Zulkarnaini , Ilyas Ismail , Yanis Rinaldi , Muazzin ABSTRAK Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, terdapat kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang terindikasi berada di wilayah hutan lindung dan hutan konservasi dalam Kawasan Ekosistem Leuser Aceh sesuai dengan Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bernomor S.702/VII-PKH/2014 yang berdampak pada kelestarian hutan, akan tetapi hutan lindung dapat ditetapkan WIUP sesuai dengan Pasal 7 Qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara hanya untuk mineral radioaktif dan mineral logam tidak untuk batu bara. Timbulnya masalah ini dikarenakan belum memiliki model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang terintegrasi dalam suatu wadah regulasi, dimana Pemerintah Aceh belum dapat melakukan penerapan model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser khususnya dalam hutan lindung dan konservasi menurut konsep otonomi Khusus Aceh yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara berdasarkan otonomi khusus, Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Ekosistem Leuser, dan model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berkelanjutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang melihat aturan dan konsep dalam penerapannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep (model), dan komparatif/perbandingan, kemudian bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa norma dan kaidah hukum, dan bahan sekunder berupa buku dan jurnal dan didukung juga oleh wawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan/studi dokumen yang kemudian dianalisis secara deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara otonom telah mendapatkan kewenangan secara delegasi melalui Pasal 150 UU Pemerintah Aceh untuk melakukan pemberian izin usaha pertambangan, memberikan penilaian laporan bulanan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat setempat yang sudah dimuat dalam Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013, namun pengelolaan pertambagan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan untuk mengatur secara khusus dan terpisah dengan aturan lainnya yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Aceh di Kawasan Ekosistem Leuser mengacu kepada aturan hukum yang bersifat umum yakni berlandaskan pada Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013, padahal diketahui pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilakukan dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, oleh karena itu pengelolaannya belum berlandaskan pada asas tanggung jawab Negara. (3) Model pengelolaan pertambangan Minerba dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki karakteristik yaitu: a). Use Oriented, b). Imflementasi Oriented, c). Kebijakan Koprehensif Oriented, d). Akuntabel dan Open Goverment Oriented, e). Koordinasi antar Sektor dan Colaboratif Oriented dan, g). Pendekatan lembaga adat, untuk mencapai tujuan terhujudnya lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang harus dikembangkan dalam kerangka otonomi khusus dengan menekankan pada prinsip kelestarian di bidang pertambangan dengan melihat penggunaan lahan (use-oriented), kemudian diterapakan dalam kebijakan komprehensif dengan melibatkan sektor terkait dan masyarakat adat secara aktif dalam menjaga Kawasan Ekosistem Leuser dan juga dapat menjadikannya penambang yang terampil sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD). Diharapkan kepada Pemerintah dan DPR dapat melakukan revisi atas Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 agar pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dapat memasukkan norma khusus pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan atau lembaga khusus baik lembaga pemeritah maupun lembaga adat sesuai dengan adanya prinsip otonomi khusus yang dimiliki Aceh agar dapat menjalankan kewenangannya. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan lainnya agar lebih dapat memonitoring dan mengevaluasi secara transparan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser. Diharapkan model pengelolaan pertambangan mineral dan barubara di Kawasan Ekosistem Leuser perlu dilakukan model penggintegrasian kebijakan secara oriented yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 dan Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 dalam satu bentuk model kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan wilayah Kawasan Ekosistem Leuser di bidang pertambangan. Kata Kunci: Pengelolaan Pertambangan, Kawasan Ekosistem Leuser, Otonomi Khusus. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 124928 2024-07-12 16:52:32 2024-07-15 08:58:58 machine generated