AHYAR ADRIANSYAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah memberikan batasan kewenangan kepada penjabat kepala daerah salah satunya adalah dilarang melakukan mutasi pegawai negeri sipil. Namun Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ yang memberikan izin kepada penjabat kepala daerah dapat melakukan mutasi pegawai tanpa memerlukan persetujuan dari menteri dalam negeri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kekuatan hukum surat edaran menteri dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akibat hukum dari penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ terhadap kewenangan penjabat kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran merupakan peraturan kebijakan yang tidak dapat digunakan untuk menganulir peraturan perundang-undangan dikarenakan kekuatan mengikatnya hanya berlaku kepada siapa surat tersebut dituju dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ telah melanggar asas hukum lex superior derogat legi inferiori yang memberikan akibat hukum perluasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam memberhentikan dan melakukan mutasi pegawai negeri sipil sehingga mengakibatkan birokrasi menjadi semakin lemah dan dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 124686 2024-07-10 17:20:16 2024-07-11 11:00:57 machine generated