Wilda Marjana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Pasal 7 ayat 1 Pemendag mengatur bahwa pelaku usaha yang mempardagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan atau jasa yang dicantumkan. Artinya bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat tentang harga barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Mereka tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau salah tentang harga tersebut. Hal ini akan merugikan konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang antara di kasir dan di label yang ada di swalayan di Kota Banda Aceh dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban dari pihak swalayan dalam permasalahan perbedaan harga tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan, melalui wawancara dengan responden dan informan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/per/7/2013 belum terlaksana secara efektif ditemukan beberapa kendala dalam penerapan peraturan tersebut. Ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dan praktik lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Tanggung jawab dari pihak swalayan dalam kasus selisih harga akan memberikan harga termurah kepada konsumen yang mengalami perbedaan harga dan konsumen yang mengalami perbedaan harga antara label harga dan mesin kasir dapat melakukan pembatalan transaksi jual beli. Pemerintah atau lembaga terkait di sarankan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut. Misalnya, memperkuat pengawasan, meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran, atau menyediakan pelatihan lebih lanjut kepada pelaku industri. Pelaku usaha disarankan dapat lebih baik menangani perbedaan harga antara harga kasir dan harga label. Misalnya, dengan meningkatan pelatihan karyawan, perbaikan sistem informasi, atau peningkatan komunikasi dengan konsumen. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 124350 2024-07-08 10:53:48 2024-07-08 11:25:21 machine generated