QASTHARI IZZATIL ISMAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024 id Indonesia

Skripsi

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah suatu pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Meskipun perbuatan pencurian dengan kekerasan telah diatur didalam KUHP, namun dalam kenyataanya masih banyak terdapat kasus pencurian dengan kekerasan. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tidak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi khususnya di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dan data yang digunakan ialah data primer meliputi wawancara responden dan informan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel maupun perarturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan adanya faktor ekonomi, narkotika, Pendidikan, lingkungan, kesempatan, pekerjaan dan psikogenesis (ketidak harmonisan dalam keluarga); Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih menekan kepada upaya preventif yaitu upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan Upaya represif adalah upaya terakhir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan; Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah terbatasnya jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan kasus yang dilaporkan; luasnya wilayah hukum polrestabes kota Medan sehingga keberadaan pelaku yang sulit untuk ditemukan; dan tidak ada alat bukti pendukung untuk menemukan pelakunya. Disarankan perlu adanya aturan yang dapat memaksa pemerintah tentang kewajiban memasang CCTV di jalan umum yang rawan dengan aksi kejahatan; membentuk standar kepolisian dalam standar professional dalam prosedur pembinaan aparatur secara berkelanjutan; dan perlu adanya aturan pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan supaya masyarakat ikut berpartisipasi. THEFT - LAW 345.026 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 124301 2024-07-06 10:01:45 2024-12-30 17:00:47 machine generated