Baihaqi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2024 id Indonesia

Theses

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam pembuatan akta autentik adalah membacakan di hadapan para pihak. Hanya saja, kewajiban ini tidak selalu dipenuhi oleh notaris sehingga memunculkan ketidakpastian dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini hendak mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban notaris dalam membacakan akta autentik di hadapan para pihak di Kota Banda Aceh, mengetahui/menjelaskan alasan notaris tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta autentik di hadapan para pihak di Kota Banda Aceh, mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap notaris yang tidak membacakan akta autentik di hadapan para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undangundang (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan juga pendekatan kualitatif (qualitative approach). Adapun jenis atau tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris, yakni meneliti secara langsung gejala hukum, khususnya pelaksanaan kewajiban notaris dalam membacakan autentik di hadapan para pihak di Kota Banda Aceh. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, penelusuran kepustakaan. Sementara sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive-analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembacaan akta autentik di hadapan para pihak merupakan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Data empiris menunjukkan bahwa terdapat notaris tidak melaksanakan kewajibannya dalam membaca akta autentik. Fakta ini selaras dengan keterangan narasumber penelitian bahwa problem pembuatan akta selama ini memunculkan masalah hukum dalam konteks pembacaan akta autentik. Ditemukan kasus di Kota Banda Aceh bahwa notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam membacakan akta di depan para pihak. Persoalan yang muncul adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut belum pernah diselesaikan MPD dan MPW di Aceh karena tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh para penghadap. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembacaan akta autentik seperti diamanahkan di dalam UUJN. Alasan notaris tidak menjalankan kewajiban membaca akta yang pernah ditangani oleh MPD Notaris Kota Banda Aceh karena tidak adanya waktu yang cukup yang dimiliki Notaris. Di dalam tinjauan tanggung jawab hukum, notaris dapat dibebani konsekuensi berupa sanksi atas dilanggarnya norma hukum UUJN. Penerapan sanksi terhadap notaris yang tidak membacakan akta autentik di depan para pihak adalah sanksi administratif. Pembacaan akta ialah peristiwa hukum yang diatur dalam UUJN. Konsekuensi dari tidak dijalankannya kewajiban pembacaan akta dapat berlanjut kepada tanggung jawab hukum berupa sanksi hukuman berbentuk administratif. Penetapan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang yang proses awalnya mulai dari MPD, kemudian dilanjutkan oleh MPW, diusulkan pada MPP, ditindaklanjuti Menteri Hukum dan HAM. Wewenang penetapan sanksi hanya diberi kepada MPW dan Menteri Hukum dan HAM. MPW hanya menetapkan sanksi teguran lisan/tertulis setelah adanya rekomendasi/usulan dari MPD. Menteri berwenang menetapkan sanksi administratif pemberhentian sementara selama 3 bulan sampai 6 bulan, serta pemberhentian dengan tidak hormat setelah sebelumnya mendapatkan usulan dari MPP. Berdasarkan data di lapangan, MPD dan MPW Aceh belum pernah menetapkan sanksi hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban membacakan akta autentik, namun di luar Kota Banda Aceh pernah ada kasus penetapan sanksi teguran dan pemberhentian sementara bagi notaris. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris melaksanakan semua kewajiban yang ditetapkan dalam UUJN. Bagi MPD, perlu melakukan pengawasan dan pembinaan berkala terhadap notaris. Bagi pemerintah, terutama bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, idealnya membentuk kebijakan hukum terkait skema dan mekanisme pengawasan dan skema penindakan bagi notaris yang melanggar kode etik dan kewajiban hukum yang diatur dalam UUJN. Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Membacakan Akta, Di Hadapan Para Pihak DEEDS 346.043 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 124123 2024-07-03 10:32:16 2024-07-03 10:56:03 machine generated