TRIANI SARI PUTRI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024 id Indonesia

Skripsi

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, menjelaskan mekanisme pemberian diversi terhadap anak, serta menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan diversi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti umur anak, kategori tindak pidana, syarat penetapan diversi serta hasil Litmas oleh Bapas dalam menerapkan diversi, mekanisme pemberian diversi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta proses penerapannya juga masih terdapat beberapa hambatan karena keterbatasan biaya untuk melakukan rehabilitasi mandiri, musyawarah yang tidak berhasil, hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak adalah berkontribusi dan berkomitmen dalam memantau hasil kesepakatan diversi hingga akhir. Disarankan kepada seluruh pihak untuk memfasilitasi agar suasana kekeluargaan tetap terjaga, memberikan kesempatan untuk semua pihak dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kepada aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada agar penerapan diversi dapat berjalan dengan baik. CRIMINAL OFFENSES - LAW CHILD ABUSE - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW 345.025 554 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123730 2024-06-14 15:50:57 2024-06-20 11:49:01 machine generated