Nasrul Syam Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2024

Theses

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN DALAM PRAKTIK PENETAPAN APBK PIDIE) Nasrul Syam Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, pada tahun 2020, DPRK Pidie terlambat menetapkan APBK Pidie Tahun Anggaran 2021, yaitu ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2021, yang seharusnya ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November 2020, sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Pidie yang secara umum pendanaannya bersumber dari APBK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi budgeting belum terwujud sesuai dengan konsep otonomi daerah di DPRK Pidie, dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab fungsi legislatif DPRK Pidie yang tidak dapat menetapkan Rancangan APBK tepat waktu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu; pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggali fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena dengan cara mengumpulkan data utama penelitian melalui wawancara dan observasi langsung. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBK, DPRK Pidie sudah melakukannya sesuai dengan alur dan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama ini pengesahan dan penetapan Qanun Kabupaten Pidie tentang APBK Pidie sering terlambat dilakukan dari jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, faktor keterlambatan tersebut secara umum disebabkan oleh hubungan yang tidak harmonis antara Bupati Pidie beserta perangkatnya dan DPRK Pidie, serta kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah di lingkungan DPRK Pidie. Faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut antara lain; hubungan antara Bupati beserta perangkatnya dengan DPRK yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan para pihak yang bertanggungjawab dalam penganggaran yang tidak sesuai, serta banyaknya tarik menarik antara Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Pidie, juga dipengaruhi oleh usulan-usulan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Disarankan kepada kepada DPRK Pidie untuk memperkuat fungsi budgeting, serta diperlukan juga untuk bersikap pro-aktif dan kritis terhadap proses pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK Pidie, mengingat DPRK Pidie juga merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dan harmonis dengan DPRK Pidie, sehingga dalam proses penentuan arah kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Pidie dapat terselesaikan secara tepat waktu, khususnya terkait dengan penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang APBK Pidie. Disarankan kepada DPRK Pidie untuk mengoptimalisasi peranannya dalam mengawasi penyusunan dan penetapan APBK Pidie sebagai wujud pelaksanaan fungsi budgeting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dalam kerangka otonomi daerah, agar pelaksanaan penyusunan anggaran berjalan tepat waktu. Kata Kunci : Fungsi Budgeting, Pemerintahan Daerah. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123592 2024-06-12 15:17:54 2024-06-12 15:24:22 machine generated