GHINA RIZKY ATHAYA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024 id Indonesia

Skripsi

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan pertambangan illegal yang bersifat merusak lingkungan walaupun hal ini sudah diatur secara jelas didalam UU Mineral dan Batu Bara. Masih terjadi pelanggaran pada Pasal 158 di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan illegal jenis galian C, hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan illegal dan upaya untuk menghentikan tindak pidana pertambangan illegal jenis galian C. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, jurnal, dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dengan cara turun langsung ketempat dan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan faktor terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal jenis galian C dikarena ketidakpahaman masyarakat terkait proses perizinan yang ada sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut ketika ada kesempatan untuk berbuat tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, proses perizinan yang terbilang rumit, pelaku menghindari untuk membayar pajak usaha tambang sehingga mengambil jalan pintas dengan cara illegal supaya terbebas dari pajak dan dijual untuk keuntungan pribadi. Hambatan dalam mencegah pertambangan illegal ini karena ada perbedaan sudut pandang antara aparat penegak hukum sehingga dapat mempengaruhi keefektifan peran aparat penegak hukum itu sendiri dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pertambangan illegal di Aceh Selatan. Upaya penanggulangan dalam menghentikan tindak pidana pertambangan illegal antara lain terdapat dengan dua cara, yang pertama upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait proses perizinan serta dampak-dampak yang ditimbulkan, mempermudah proses perizinan oleh dinas DPMPTSP serta edukasi di lapangan kepada para pelaku. Kemudian yang kedua upaya represif dengan cara memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku, melakukan pengawasan dan patroli di daerah yang sering dan berpotensi terjadinya pertambangan illegal yang ada di Aceh Selatan dan melakukan inspeksi dadakan oleh pemerintah dan KLHK. Saran kepada Polda Aceh untuk turut mengedukasi dengan cara sosialisasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas DPMPTSP terkait proses perizinan dan menjelaskann bahaya dari pertambangan illegal kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat menjadi upaya untuk meminimalisir terjadinya pertambangan illegal di Aceh Selatan. COAL - MINING - LAW 343.077 52 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123563 2024-06-12 01:32:09 2024-06-12 16:30:56 machine generated