Rahmat Razi Aulia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2024

Skripsi

Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe menjadi daya tarik tersendiri di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe lahir karena adanya perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia pada 2005 di Finlandia. Lembaga sebagai amanah perdamaian itu merupakan sebuah wadah kepemimpinan dalam mempersatukan masyarakat Aceh. Perubahan sosial terjadi begitu cepat dan mengubah perang gerilya di hutan belantara menjadi kontestasi politik sesama tokoh dan elite politik di Aceh. Masyarakat beberapa kali mengkritisi tentang kehadiran Lembaga Wali Nanggroe karena kehadirannya belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sehingga kehadiran Lembaga Wali Nanggroe dipertanyakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Lembaga Wali Nanggroe dan hambatannya dalam menjaga perdamaian Aceh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksistensi dan institusional. Hasil penelitian adalah eksistensi sebuah lembaga dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut oleh negara melalui aturan hukumnya. Lembaga Wali Nanggroe sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga perdamian Aceh sesuai dengan eksistensi dan institusional serta tidak lagi berpatokan pada Qanun lama Lembaga Wali Nanggroe Nomor 10 Tahun 2019, tetapi Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe. Ditemukannya lembaga-lembaga baru seperti; Tuha Nanggroe, Majelis Syura, Dewan Pertimbangan serta Wazirul Adat. Lembaga Wali Nanggroe dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perintah Qanun. Keterbatasan instrumennya pada kelengkapan kelembagaan Wali Nanggroe yang belum sepenuhnya terbentuk dan kurangnya dukungan pemangku kepentingan serta dipengaruhi faktor politisasi di dalam elemen internal maupun eksternal kelembagaan. Hambatan tersebut mempengaruhi fungsi-fungsi Wali Nanggroe yang tidak bisa berjalan secara maksimal. Rekomendasinya ialah Wali Nanggroe terus menjaga perdamaian yang berada diatas segala komponen rakyat Aceh. Diharapkan pemerintah Aceh dan masyarakat senantiasa memberikan dukungan agar cita-cita yang tertuang dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe dapat diimplementasi dengan baik sesuai butir-butir MoU Helsinki dan UUPA. Kata kunci: Eksistensi, Lembaga, Wali Nanggroe, Perdamaian Aceh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123530 2024-06-11 09:58:46 2024-06-11 16:02:01 machine generated