Shalawati Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2024

Theses

Didalam hukum adat Aceh Singkil mengatur tentang larangan menikah semarga di kenal suatu institusi adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat Desa Tanjung Mas. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku PakPak Boang yang melarang keras adanya larangan pernikahan semarga. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat Pakpak Boang masih banyak yang melanggar peraturan hukum adat larangan pernikahan dengan semarga. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan implementasi dan urgensi perkawinan semarga di masyarakat Pakpak Boang Desa Tanjung Mas. Kedua, untuk mengetahui aturan sanksi hukum adat pernikahan semarga pada masyarakat pakpak Boang Desa Tanjung Mas. Ketiga, untuk mengkaji pandangan Islam terhadap larangan pernikahan semarga pada masyarakat Pakpak Boang Desa Tanjung Mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan responden dan informal, Lokasi penelitian di Desa Tanjung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian Pertama, Implementasi dan urgensi larangan pernikahan semarga, Pelaksanaan pernikahan dengan memfokuskan sama-sama cinta, yang melakukan menikah dalam pernikahan kawin lari di sebabkan karena saling cinta sama cinta, Dan ada juga sistem melakukan pernikahanya tanpa di restuai oleh kedua orang tua, mereka tetap melakukan pernikahan semarga dengan melakukan pernikahan pindah dari Desa ke Desa lain. Sedangkan peraturan larangan pernikahan semarga banyak efek samping pada masyarakat yang melanggar pernikahan semarga. Diantaranya anak mereka tidak terlalu sempurna seperti cacat biologis pada keturunan, dan bahkan perasaan merasa tidak tenang dan cangkung atas pernikahan mereka, dan bahkan mereka merasakan bahwa menikah dengan saudaranya sendiri. Perasaan ini muncul dengan sendirinya. Singkil. Kedua, penerapan sanksi adat pernikah semarga, masyarakat Pakpak Boang Aceh Singkil Desa Tanjung Mas, di hukum berat dikucilkan dari pergaulan masyarakat, tidak di anggap lagi sebagai warga, membayar uang admistrasi denda hukum adat dan pernikahannya tidak tercatat dalam KUA oleh kepala desa. Ketiga, Pandangan hukum Islam larangan pernikahan semarga, di dalam hukum Islam bahwa larangan pernikahan satu marga tidak sesuai. Karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak mengenal adanya pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku PakPak Boang Desa Tanjung Mas. Di sarankan dan rekomendasi; Pertama disarankan kepada kepala Desa Tanjung Mas harus membuat peraturan larangan menikah satu marga, di terapkan dalam peraturan Qanun Desa secara tertulis dan di sepakati oleh masyarakat setempat agar penerapan Qanun ini bisa di tetapkan dan di patuhi oleh masyarakat. Kedua, Kepada masyarakat Desa Tanjung Mas agar mematuhi aturan yang telah di buat oleh kepala Desa, supaya aturan larangan menikah satu marga di Desa Tanjung Mas tidak di langgar oleh masyarakat setempat, dan di harapkan agar mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh kepala Desa. Ketiga, disarankan kepada akademik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat terhadap Imlementasi dan urgensi larangan menikah semarga. Kata Kunci: Implementasi, Urgensi, Larangan Menikah Semarga. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123499 2024-06-10 14:59:31 2024-06-10 15:47:20 machine generated