Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNYA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 29 TAHUN 2002 (STUDI TERHADAP BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)
Pengarang
Nazra - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0301103010031
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2008
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Kepmendagri No.29 Tahun 2002 adalah pedoman pengelolaan keuangan daerah yang pertama setelah otonomi daerah. Kepmendagri ini juga adalah saat diberlakukannya atau dimuJainya sistem anggaran berbasis kinerja. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah harus melakukan opti.malisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektivitas untuk mewujud.kan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintab daerah sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002, dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Perbedaan dilihat dari lebih baik atau tidak lebih aiknya kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Penelitian ini dilakukan di 12 Kabupaten/Kota di Propinsi NAD yang belum dimekarkan sampai tahun 200 l. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan tek:nik pengumpulan data secara dokumentasi yang berasal dari BPS Propinsi NAO serta sumber - sumber lain yang mendukung. Variabel yang digunakan adalah rasio kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. Data dianalisa dengan menggunakan statistik parametrik yaitu uji beda untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, dan tingkat ketergantungan sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tidak berbeda dengan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002, sedangkan dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Hal ini kemungkinan disebabkan salah satunya oleh masih rendahnya penerimaan daerah yang berasal dari PAD. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintab daerah agar meningkatkan dan mengusahakan supaya sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD terus dikembangkan.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (Muhammad Soehail, 2025)
ANALISIS PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) PADA BAPPEDA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Nazaruddin, 2025)
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAHRNPROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Abd Halimin, 2025)
PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (RAFIKA AULIA, 2020)
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SETELAH DITERAPKANNYA UU NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH (Bustami, 2024)