THEIR POLICIES ON NICKEL EXPORT RESTRICTIONS KHAIRUN NISA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Nikel diidentifikasi sebagai mineral kritis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan ekspor bijih nikel. UE menuduh Indonesia melanggar Pasal XI GATT 1994 dan memberikan skema subsidi yang tidak adil. Panel merekomendasikan agar Indonesia mematuhi ketentuan GATT 1994. Dalam proses perkara ini, AB menghadapi kekosongan. Dalam mengajukan kasusnya ke AB, UE menyatakan akan menggunakan Peraturan Penegakan terhadap Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mencari justifikasi regulasi WTO terhadap penerapan pembatasan ekspor bijih nikel di Indonesia dan memperkuat pembelaan Indonesia terhadap kasus tersebut di WTO. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum utamanya adalah hukum nasional atau internasional. Sumber sekunder dikumpulkan dengan membaca literatur dan pandangan hukum mengenai subjek tersebut dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi cadangan nikel Indonesia yang semakin berkurang. Kebijakan Indonesia yang melindungi sumber daya nikel sebagai mineral penting dapat diidentifikasi sebagai ruang kebijakan di bawah WTO. Pembatasan ekspor nikel memang berdampak pada perdagangan global. Peraturan Penegakan UE yang akan berlaku terhadap Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 23 (1) DSU. Pemerintah Indonesia harus mengupayakan konsistensi dalam argumentasinya agar tidak melemahkan posisi negara dalam banding tersebut. Selain itu, untuk mencegah potensi bias, Indonesia harus memastikan transparansi dalam keterbukaan informasi mengenai hilirisasi nikel. Indonesia harus menyiapkan data yang menunjukkan dampak pembatasan ekspor terhadap UE. Alternatif perselisihan harus dicapai melalui diplomasi dan kesepakatan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123411 2024-06-07 11:19:47 2024-06-07 14:55:26 machine generated