Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PROSEDUR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN PIDIE
Pengarang
Teuku Fauzi - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0011314418
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2006
Bahasa
Indonesia
No Classification
657.3
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana sistem/prosedur penyajian Laporan Kuangan yang diterapkan oleh Pemerintab Kabupaten Pidie.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperoleh melalui penelitian langsung pada Bagian Keuangan ( Sub Bagian Pembukuan ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie. Data didapat langsung pada Sub Bagian Pembukuan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lansung dengan cara pengamatan dan wawancara. Metode analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan tinjauan kepustakaan sebagai landasan teori ..
Proses penelitian ini dimulai dengan mempelajari Laporan Keuangan dan penyajian Laporan Keuangan, pembahasan oleh DPRD sampai dengan proses penetapan Laporan Keuangan menjadi Qanun Perhitungan APBD.
Hasil dari penelitian ini, adalah dalam sistem/prosedur yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 sudah mulai mengarah kedalam konsep sebagaimana yang diatu.r dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan tersebut sudah sesuai prosedur. Hal tersebut didasarkan kepada Qanun Kabupaten Pidie No. 23 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Laporan Keuangan) dengan lampiran Laporan Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003, masih terdapat sedikit kekurangan yaitu pemangkasan alur dalam penyusunannya (tidak adanya kertas kerja dan jumal penyesuaian akhir tahun). Agar dalam penyusunan laporan keuangan lebih sempuma, untuk tahun-tahun selanjutnya dilakukan secara sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA) (m. chalis, 2016)
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DIFERENSIASI FUNGSIONAL DAN SPESIALISASI FUNGSIONAL TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Riska Nanda, 2016)
PROSEDUR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN PIDIE (Teuku Fauzi, 2024)
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) (MAGHFIRAH MUKAMMIL, 2021)
ANALISIS INTERPRESTASI DAN RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN PADA EMPAT PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Andi Agus sumelang, 2025)