Muhammad Iqbal Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan diri pada konsep Negara Hukum (Rechtstaat) pada perjalanan sejarahnya mengalami berbagai perkembangan dalam bidang ketatanegaraan. Hal ini, juga meliputi perkembangan dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu, untuk merespon percepatan reformasi birokrasi, khususnya dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), maka dihadirkanlah lembaga khusus yang ditugaskan mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi ombudsman republik Indonesia dan swedia serta untuk menjelaskan perbandingan rekomendasi ombudsman republik Indonesia dengan rekomendasi justitie ombudsman swedia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari metode yuridis empiris, yang mengandalkan pada data- data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan komparasi (perbandingan) dan selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Ombudsman di Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan menangani pengaduan masyarakat terkait administrasi negara. Persamaannya dengan Ombudsman Swedia meliputi kedua negara ini memiliki Ombudsman yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui penanganan pengaduan terkait administrasi negara serta Ombudsman di kedua negara ini juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Perbedaannya meliputi wewenang Ombudsman Swedia lebih luas, yang mana mencakup lebih banyak bidang administrasi negara daripada yang dimiliki oleh Ombudsman Indonesia. Rekomendasi Ombudsman Indonesia dan Swedia memiliki kesamaan dalam memperjuangkan penguatan akuntabilitas pemerintah dan peningkatan pelayanan publik. Ombudsman Indonesia mendorong penguatan struktur dan wewenangnya, serta peningkatan transparansi pemerintah. Sementara itu, Ombudsman Swedia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan administrasi negara dan kolaborasi antarlembaga pemerintah. Disarankan agar kedudukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia bisa diperkuat dengan pengaturannya dalam konstitusi, dan sebaiknya rekomendasi ombudsman di Indonesia bisa mengikuti rekomendasi di swedia. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123247 2024-05-31 11:55:11 2024-05-31 14:40:36 machine generated