Laiyina Miska Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun dalam berkehidupan bermasyarakat penetapan dispensasi perkawinan masih banyak terdapat penyimpangan dalam permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dan prosedur mengajukan dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya dispensasi kawin adalah karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan perempuan hamil sebelum adanya akad nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan Tahun 1974, tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua mempelai yaitu berupa pendaftaran disertai syarat-syarat lainnya untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Disarankan bagi orang tua harus lebih mengedepankan pendidikan anak, mengawası anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan memperhatikan kematangan usia anak untuk menikah. Kepada Mahkamah Syar’iyah harus lebih selektif dalam memberikan penetapan dan memberikan pemahaman prosedur dispensasi perkawinan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123229 2024-05-30 14:58:32 2024-05-30 15:04:02 machine generated