SUATU PENELITIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH Anisah Mahdiyah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024 id Indonesia

Skripsi

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. Akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diadopsi. Sehingga hubungan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, padahal dalam kehendak Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh memutuskan hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan syarat-syarat melakukan adopsi, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adopsi, dan pemenuhan hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa syarat-syarat melakukan adopsi, dinas sosial tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan saja melainkan terdapat penilaian tersendiri berdasarkan lingkungan sosial kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adopsi dilakukan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) dimulai dari 2 bulan, 3 bulan, hingga 6 bulan. Dinas sosial melakukan pemantauan terhadap anak adopsi mulai dari sidang PIPA hingga satu tahun. Pemenuhan hak-hak anak adopsi dan kewajiban orang tua adopsi adalah anak adopsi harus dianggap seperti anak kandung sendiri. Salah satu bentuk perlindungan anak bersifat sebagai implementasi pemenuhan hak anak adalah hak atas identitas anak adopsi. Bentuk pemenuhan hak atas identitas yang dilakukan oleh dinas sosial adalah dikeluarkannya akta kelahiran anak adopsi. Pemenuhan kewajiban orang tua adopsi adalah dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak adopsi. Disarankan kepada pemerintah agar mempertegas aturan hukum mengenai sanksi yang dapat ditimbulkan ketika anak tidak mendapat perlindungan hukum. Kepada pengurus Panti Asuhan Islam Media Kasih Banda Aceh disarankan terus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai pengawasan dan evaluasi atas proses adopsi maupun pemenuhan hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat, serta kepada masyarakat disarankan melakukan pengawasan terhadap penelantaran hak-hak anak di lingkungan masing-masing. CHILD PROTECTION CHILD ABUSE - SOCIAL WELFARE - LAW 362.76 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 123208 2024-05-30 05:51:23 2024-05-30 11:21:19 machine generated