Farha Kamila Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018, beberapa tanah/lahan pada awalnya yaitu lahan pemukiman atau lahan sawit, namun sejak tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi tbermasalah. Maka agunan lahan/tanah yang dijaminkan terkendala dalam melaksanakan eksekusi lelang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018 dapat merubah sertifikat tanah dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Sorek, Kantor Cabang Pangkalan Kerinci terhadap tanah atau lahan yang telah dijaminkan sebagai agunan dengan diikatnya Hak Tanggungan yang telah berada dalam kawasan hutan. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perubahan status tanah/lahan yang telah bersertifikat akibat perubahan tata ruang wilayah sering terjadi karena hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi kekacauan mengenai permasalahan tersebut akibat terbitnya peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018 dan upaya hukum yang dilakukan oleh BRI Cabang Pembantu Sorek dan Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yaitu melakukan eksekusi lelang terhadap tanah atau lahan yang telah dijaminkan sebagai agunan dengan diikatnya Hak Tanggungan yang telah berada dalam kawasan hutan menjadi terkendala. Dalam hal ini terdapat pola penyelesaian dan cara yang dilakukan terhadap pengembalian lahan-lahan yang telah berubah menjadi “tidak aman” ke semula. Disarankan kepada kepada Menteri Agraria dalam penyusunan rencana perubahan tata ruang wilayah, mempertimbangkan atas tanah atau lahan yang telah diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan masyarakat atas tanah/lahan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 122955 2024-05-17 09:56:17 2024-05-17 09:57:58 machine generated