Electronic Theses and Dissertation

Keberadaan APBD sebagai anggaran penerimaan dan belanja suatu daerah sangat penting artinya bagi daerah tjnggal 11. Hal ini djsebabkan APBD dapat mencerminkan kinerja pemerintahan daerah. Analisis terhadap kinerja tersebut dapat dilakukan melalul analisis rasio APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar.
Data yang dipergunakan adalah data sekunder yakni berupa neraca APBD k abupaten tersebut selama 9 tahun (periode tahun 1994 sampai tahun 2002) yang diambil dari BPS, Dispenda, Kantor Pajak, Bappeda, dan Kantor Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam . Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah Rasio-rasio tersebut adalah rasio kemandirian daerah. rasio efeklititas pendapatan asli daerah, rasio aktivttas dan rasio pertumbuhan.
Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar mengalami surplus dari tahun ke tahun. Ditinjau dari rasio kemandirian daerah sebelum otonomi daerah dan otonomi khusus` secara rata-rata rasio tersebut sebesar 6,73 person, Setelah otonomi daerah dan otonomi. khusus rasjo tersebut menurun menjadi 2,21 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan
Daerah Tingkat 11 Kabupaten Aceh Besar terhadap pemerintahan yang lebih tinggi semakin besar. Rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah dalam periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 sebesar 69,14 persen, Setelah otonomi daerah dan otonomi khusus rasio tersebut meningkat menjadi sebesar 78`57 persen. Hal ini bermakna pengumpulan pendapatan asli daerah lebih efektif setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Sebelum, diberlakuny Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, rota-rata pertumbuhan penerjmaan daerah Kabupaten tersebut mengalami sebesar 32,12 persen pertahun. Setelah diberlakukanny.a undang-undang tersebut rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah meningkat menjadi sebesar 81.79 persen pertahun. Hal ini dapat diartikan dengan adanya otonomj daerah dan otonomi khusus penerimaan daerah Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan yang sangat besar.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, disatu sisi dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun disisi lain ketergantungan daerah Kabupaten Aceh Besar terhadap pemerintah yang lebih tinggi yakni pemerintah Provinsj Nanggroe Aceh Darussalam semakin besar.

Tidak Tersedia Deskripsi