Electronic Theses and Dissertation

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun faktanya masih ada oranag tua di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memenuhi hak nafkah anaknya pasca perceraian.

Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab ayah tidak memberikan hak nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang dan upaya yang dilakukan ibu agar anak yang yang berada dalam asuhannya mendapatkan nafkah pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan sebagai data primer dan kepustakaan kemudian sebagai data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait ataupun perundang-undangan. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab ayah tidak memberikan hak nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat karena faktor menambah beban Ayah setelah menikah dengan wanita lain, faktor salah pemahaman Ayah terhadap Hukum Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, faktor ekonomi, faktor tidak percayanya ayah kepada ibu, fatkor kurangnya komunikasi anak dan ayah, dan faktor ayah tidak diketahui lagi keberadaannya. Upaya yang dapat dilakukan ibu agar anak yang berada di dalam asuhannya mendapatkan nafkah pasca perceraian adalah upaya melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah, upaya meminta bantuan mamak untuk memberikan nafkah kepada keponakannya, dan upaya melakukan esksekusi melalui Pengadilan Agama Pasaman Barat.

Disarankan kepada pemerintah agar membentuk peraturan khusus yang memberikan sanksi tegas terhadap ayah yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Disaranakan kepada ibu agar segera melakukan eksekusi ke Pengadilan Agama Pasaman Barat.

Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "The father is responsible for all maintenance and education costs required by the child, if the father in reality does not fulfill this obligation, the court can determine that the mother shares in these costs". However, the fact is that there are still parents in Nagari Aua Kuniang, Pasaman District, West Pasaman Regency who do not fulfill their children's maintenance rights after divorce. The purpose of writing a thesis is to find out and explain the factors that cause fathers not to provide post-divorce child maintenance rights in Nagari Aua Kuniang and the efforts made by mothers so that children who are in their care get post-divorce maintenance in Nagari Aua Kuniang. This research uses empirical juridical research methods. This research data is obtained through field research in the form of interviews with respondents and informants as primary data and literature then as secondary data obtained from related literature or legislation. This research is analyzed using a qualitative approach. Based on the results of the research, the factors causing the father not to provide child maintenance rights after divorce in Nagari Aua Kuniang, Pasaman District, West Pasaman Regency, West Sumatra Province are due to the factor of increasing the father's burden after marrying another woman, the factor of the father's misunderstanding of Minangkabau Customary Law adhering to the matrilineal system, economic factors, the factor of the father's distrust of the mother, the factor of lack of communication between the child and the father, and the factor of the father's unknown whereabouts. Efforts that can be made by mothers so that children who are in their care get post-divorce maintenance are efforts to involve father's relatives in providing maintenance, efforts to ask for help from mamak to provide maintenance to their nephews, and efforts to execute through the West Pasaman Religious Court. It is suggested to the government to form a special regulation that provides strict sanctions against fathers who neglect their obligations to provide maintenance to their children after divorce. It is suggested to the mother to immediately execute to the West Pasaman Religious Court.