FATHYA SALSABILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2024

Skripsi

ABSTRAK FATHYA SALSABILA (2024) Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran kepada pihak kedua. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh yang mengakibatkan terbitnya surat peringatan dari BPJS Kesehatan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh, upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis empiris. Guna memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang diperoleh dari proses wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh adalah karena adanya ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan dalam jangka waktu satu tahun. Dimana terjadi pembengkakan jumlah kebutuhan dalam satu tahun karena tingginya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2022. Hal ini menyebabkan terbawanya jumlah kebutuhan iuran pada tahun 2022 ke tahun 2023 dalam bentuk hutang. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut adalah dengan melakukan efisiensi anggaran untuk dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023 dan untuk mencegah keterlambatan Pemerintah Aceh telah mengusulkan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang hadapi dalam penyelesaian wanprestasi adalah ketidakcukupan anggaran yang tersedia pada DPA tahun 2023 serta adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan APBA Perubahan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat menganggarkan jumlah iuran JKA sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam setahun dan juga untuk dapat mengalihkan peserta yang masih mampu ke dalam segmen JKN lainnya hingga mencapai jumlah angka peserta yang mampu ditanggung oleh anggaran Pemerintah Aceh. Serta disarankan untuk memperketat persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Aceh, yaitu dengan meninjau kembali status sosial ekonomi peserta yang akan mendaftar adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 122120 2024-04-01 14:35:48 2024-04-02 10:30:28 machine generated