<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="121964">
 <titleInfo>
  <title>KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH ACEH DENGAN PT. MIFA BERSAUDARA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>CUT ANISA PUTRI SAFIERA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) ditentukan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang menjadikan sebuah kewajiban untuk melaksanakan program CSR. Pemerintah Aceh sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016. PT. Mifa Bersaudara menjadi salah satu perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR yang diawali dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Aceh dengan PT. Mifa Bersaudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum MoU PT. Mifa Bersaudara dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, menjelaskan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja antara Pemerintah Aceh dan PT. Mifa Bersaudara dalam pelaksanaan TJSLP sesuai hukum perjanjian di Indonesia, serta akibat hukum apabila PT. Mifa Bersaudara tidak melaksanakan MoU yang telah disepakati. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui teknik penelitian hukum kepustakaan. Bahan yang diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Nota Kesepahaman PT. Mifa Bersaudara dengan Pemerintah Aceh dalam sistem hukum Indonesia adalah sebuah perjanjian karena memenuhi syarat hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sementara pada umumnya MoU tidak memiliki kekuatan mengikat, MoU hanya mengandalkan kebebasan berkontrak, itikad baik, konsensualisme, dan prinsip daya mengikat kontrak dan hanya berisi kesepakatan yang bersifat umum, bukannya berisi hak dan kewajiban. Dikarenakan MoU PT. Mifa Bersaudara dengan Pemerintah Aceh memuat masing-masing hak dan kewajiban di dalamnya, maka terdapat beberapa hal yang wajib dilaksanakan sesuai isi MoU yang disepakati mengenai seputaran TJSLP. Apabila PT. Mifa Bersaudara tidak melaksanakan TJSLP maka dapat dikenakan sanksi hukum.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>121964</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-03-28 09:26:53</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-03-28 09:49:24</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>