YANIS IRHAS Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024

Skripsi

Provinsi Aceh menempati urutan ketiga di Indonesia dengan 539 kasus kekerasan terhadap anak. Kota Banda Aceh menempati urutan pertama dengan 71 kejadian sehingga menjadi kota dengan tindak kekerasan terhadap anak terbesar di tahun 2022. Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai wujud kepedulian Pemerintah Aceh terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana meluncurkan (Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk mengatasi masalah ini. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dipimpin oleh sekelompok individu yang tinggal di lokasi tertentu (desa/kelurahan) di salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan pada program gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, suber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada implementasi program PATBM Dinas P3AP2KB telah melaksanakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga sekolah-sekolah, hal itu dilakukan bersama aktivis PATBM dan Forum Anak Kota Banda Aceh, sumber daya dalam bentuk memberikan bantuan perlindungan hukum serta bantuan psikolog untuk mengembalikan kesehatan mental korban, Struktur Birokrasi dalam bentuk pembagian wewenang yang terstruktur oleh Dinas P3AP2KB untuk menjalankan program PATBM. Namun pada pelaksanaanya terjadi hamabatan seperti Disposisi yaitu partisipasi masyarakat yang masih kurang aktif untuk mengedukasi dan melindungi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang terakhir Sumber daya anggaran yang tidak cukup sehingga sangat sulit untuk memaksimalkan program PATBM. Menurut saran penulis seharusnya Dinas P3AP2KB melakukan kerjasama ke berbagai lembaga dan tidak bergantung kepada anggaran pemerintah saja untuk mencukupi jalannya program PATBM ini. Serta saran kedepannya Dinas P3AP2KB mampu melakukan upaya lainnya untuk mewujudkan program PATBM dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Kata Kunci : PATBM, DP3AP2KB , Masyarakat, Kekerasan Seksual 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 121879 2024-03-27 12:28:57 2024-03-27 14:41:06 machine generated