ANALISIS SISTEM PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA


Pengarang

Jasman - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0011323671

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2005

Bahasa

Indonesia

No Classification

657

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Sistem penyusunan serta peranan Bawasda dan DPRD sebagai lembaga pengawasan daerah serta tingkat keterlibatan masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam melakukan penelitian penulis ini memperoleh data melalui studi kasus dengan melakukan observasi. wawancara dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan sistem penyusunan dan pengawasan APBD di kabupaten Nagan Raya. kemudian data tersebut tafsirkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan wajar mengenai keadaan yang diteliti. Sistem penyusunan dan pengawasan anggaran Kabupaten Nagan Raya dalam praktiknya melihatkan semua instansi pemerintah maupun lembaga legislatif dan masyaraklat, namun keikutsertaan masyarakal dalam proses penyusunan dan pengawasan relatif masih kurang.
Implementasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang penyusunan dan pengawasan anggaran itu telah terwujud dari mekanisme pelaksanaan pengawasan APBD Kabupaten Nagan Raya namun perlu ditekankan pada keseriusan obyektivitas lapangan tidak hanya dengan mengikuti mekanismne tentang prosedurnya saja.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem penyusunan dan pengawasan APBD Kabupaten Nagan Raya telah merujuk kepada Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 namun masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dan
pengawasan anggaran.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK